Masih ada banyak Tionghoa “bodoh” yang mendukung Prabowo Subianto sang penjahat kriminal HAM saat insiden Mei 1998 menjadi presiden (baca : penguasa) di Indonesia, hanya karena adanya sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (阿学) yang direkrut masuk menjadi salah satu kader partai Gerindra. Hal ini pula lah yang membuat Prabowo Subianto makin populer disukai Tionghoa-Tionghoa awam. Beribu-beribu kejahatan pembantaian nyawa pada orang Tionghoa saat insiden Mei 1998 seakan-akan terlupakan dengan masuknya sosok Ahok yang tegas dan bersih anti korupsi ke dalam tubuh partai Gerindra.
Selain Ahok pun, ada banyak sederetan nama tokoh-tokoh politik Indonesia dari ras Tionghoa yang masuk ke dalam kader partai Gerindra, bahkan menjadi pendukung koalisi Merah-Putih Prabowo, ataupun menjadi tim sukses pasangan Prabowo-Hattarajasa (alias Prahara) sebagai Presiden. Salah satu Qiaosheng kapitalis keparat pro-asimilasi Harry Tanoesudibjo yang terkenal dengan ocehan “Saya tidak pernah merasa sebagai orang China (Tionghoa). Saya ini orang Indonesia sejati (Fankui).” saat di Nasdem, kini malah memberi dukungan kepada Prabowo Subianto yang jelas-jelas dalang keterlibatan militer dalam insiden Mei 1998, sang pembantai ras dia sendiri. Gagal menjadi cawapres Hanura, kini Qiaosheng tersebut membelot dari partainya demi mendukung sang jenderal biadab otiriter. Memang jelas sekali, pengusaha Qiaosheng ini mengharapkan jabatan pemerintahan demi keuntungan bisnis pribadi dari rejim otoriter semacam Orba dulu. Ini makin membuktikan kalaupun ada Tionghoa yang mendukung Prabowo Subianto, pastinya itu bukan Tionghoa sejati yang benar cinta ras bangsanya, melainkan Hanjian (汉奸) penghinat ras sendiri.
Contoh lainnya seperti babah Hakka “gila jabatan pemerintahan” bernama Hasan Karman yang juga pro-asimilasi Tionghoa Hakka dengan Fankui Dayak. Hasan Karman yang sudah beragama Kristen pun seakan membenarkan rencana oknum Muslim radikal (Fankui Melayu) pernah ingin merobohkan tugu naga di Singkawang. Terbukti dia juga mati-matian membela Prabowo. Dalam beberapa akun media sosial miliknya selalu muncul pernyataan yang membatah kalau Prabowo pernah berencana ingin mengusir Tionghoa dari Indonesia, juga membantah kalau Prabowo terlibat kejahatan HAM saat insiden rasial Mei 1998. Setiap hari pun, propaganda pencucian otak di media sosial kepada warga Tionghoa suku Hakka pun terus dilakukan dengan dalih solidaritas orang Hakka harus yang “wajib” sepemikran dengannya, mendukung prabowo Subianto. Bagi orang seperti dia, peduli setan dengan yang namanya solidaritas Tionghoa, yang penting bagaimana dia bisa jadi anggota legislatif daerah Kalimantan Barat, yang nantinya bakal sering-sering mendapat uang pelumas dari pengusaha-pengusaha yang butuh izin pemerintah. Ini persis mentalitas berpikir para elit politik Fankui yang kebanyakan adalah koruptor.
Pada musim pilpres tahun 2014 ini, memang kebanyakan orang Tionghoa yang memilih pasangan Prahara biasanya kalangan mafia cukong, kapitalis licik tukang sogok. Mereka itu golongan Tionghoa yang biasanya menyogok pejabat-pejabat Fankui buat kepentingan bisnis jahatnya. Sebagai contoh, saya dulu kerja di sebuah developer. Bos saya ini babah cukong Tionghoa tukang sogok PNS (para oknum Fankui yang gila duit) untuk melegalisasi lahan tanah milik pemerintah diperbolehkan dibangun area komersil. Sebagai contoh Babakan Siliwangi yang seharusnya jadi area resapan air kota Bandung, ataupun area heritage SMAK Dago, dimana terdapat sebuah auditorium klasik peninggalan imperialis Belanda. Ya, bisa dibilang area-area tersebut memang terletak pada posisi strategis di zona kota yang komersil, enak buat area bisnis.
Nah jelas, mantan bos saya ini mendukung penuh Prabowo menjadi presiden selanjutnya, karena sudah menyadari kalau Jokowi menjadi presiden RI, maka pemerintahan bakal lebih “bersih”. Setidaknya para Fankui berseragam PNS bakal susah korupsi. Kalau rejim Prahara berkuasa, para Fankui-Fankui di pemerintahan bakal lebih ganas dalam berkorupsi ria, sering menerima sogokan dari Tionghoa licik seperti mantan bos ku tersebut. Lihat saja, koalisi Prahara itu semuanya partai-partai koruptor, seperti PKS korupsi impor sapi, PPP korupsi dana haji, PAN korupsi pengadaan kereta api, Golkar kasus lumpur lapindo, ditambahlagi sekarang Demokrat sebagai koruptor Hambalang pun mendukung Prahara. Lengkap sudah rejim Koruptor Indonesia, ini jelas negara ini mundur balik lagi ke jaman Suharto, surganya korupsi para elit pejabat Fankui.
Terlepas dari para Hanjian tersebut yang menjadi anjing setia Prabowo, sebetulnya saya yakin sekali sebodoh-bodohnya Ahok masuk partai politik “jahanam” seperti Gerindra, sebetulnya ia pasti tidak sepenuhnya satu visi dengan pemilik partai politik tersebut yang jelas terbukti anti-Tionghoa. Hal ini terbukti dari banyak pernyataan langsung Ahok yang jelas-jelas berbeda 180⁰ dengan Prabowo Subianto, partai Gerindra, ataupun koalisi Merah-Putih Prabowo-Hatta. Jadi sudah cukup bagi kita Tionghoa untuk bisa CERDAS melihat sosok Ahok yang bijaksana itu BERBEDA dengan Prabowo Subianto atau partai Gerindra yang menampungnya.
Bisa dibilang, Ahok itu BUKAN FACIST yang bisa disetir partai Gerindra dan penjahat-penjahat lainnya. Tidak semua kebijakan yang direncanakan partai Gerindra bakal ia setujui. Saya yakin sosok Ahok yang tegas, keras, berwibawa, jujur, dan selalu blak-blakan sesuai fakta, memang lebih cocok bergabung dengan partai politik yg lebih berideologi KIRI, juga didukung banyak masyarakat Tionghoa. Berikut ini beberapa pandangan dan kebijakan Ahok yang bertentangan dengan Prabowo Subianto atau kader partai Gerindra lainnya.
Ahok Mendukung Kebijakan Sterilisasi Jalur Transjakarta Yang Diusung Jokowi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui, menjelang Pemilu 2014, dirinya mendapatkan tekanan dari partainya, Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu meminta Ahok untuk tak mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, seperti kebijakan sterilisasi jalur Transjakarta.
“Kenapa busway steril sekarang, padahal bus belum datang. Partai bilang; ‘Apa nggak bisa nanti habis Pemilu baru kamu (Ahok) keluarkan kebijakan yang nggak populer seperti itu?’” ujar Ahok menirukan permintaan Partai Gerindra dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema ‘Bersama Membangun Jakarta Baru’ di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).
Ahok pun mengaku siap seandainya akibat kebijakan yang diperbuatnya mengarahkan Gerindra untuk menarik dukungan kepada dirinya.
“Partai saya marah sama saya karena partai sedang hadapi pemilu, sedang memanfaatkan orang untuk pilih. Jadi sekali pun dipecat partai, ya sudah nggak apa-apa, pecat saja. Kami ikhlas,” ujarnya.
“Kalau kami tetap ngotot mendidik orang Jakarta, konyol seperti ini,” cetus Ahok.
Walau sempat diprotes, Ahok mengaku dirinya tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Ia pun mencoba menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurai kemacetan. Bila program tersebut tidak dilakukan, kemacetan di Jakarta akan terus terjadi.
“Kalau ini tidak dilakukan, saya bilang, tahun depan keburu macet total Jakarta ini. Kalau masih macet di busway, Kopaja tidak mau tambah bus. Sudah keluar Kelapa Gading, Kota akan tetap macet,” pungkas Ahok.
Ahok pun menegaskan, walau diusung Partai Gerindra, mantan Bupati Belitung Timur itu lebih memilih untuk mendukung kebijakan yang diusung oleh Jokowi daripada menuruti perintah partainya.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama buka suara seputar tudingan adik kandung Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo yang mengaku mendanai Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI Jakarta mencapai Rp 52,5 miliar.
Ahok yang kini menjadi Plt Gubernur DKI mengatakan, bahwa dana Rp 52,5 miliar pada Pilgub DKI Tahun 2012 lalu lebih banyak dihabiskan untuk iklan televisi yang banyak menampilkan sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Uang itu bersumber dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
“Jadi ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Makanya Pak Jokowi tidak merasa itu bantu dia. Pak Jokowi malah minta stop. Dia tidak mau ada iklan di TV,” kata Ahok kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Menurut Ahok, alokasi dana itu tidak pernah ada dalam rekening yang ia dan Jokowi daftarkan ke KPUD DKI Jakarta. Tak hanya itu, ia juga berujar saat Pilkada 2012 yang lalu, tidak ada satu pun iklan televisi yang mengajak masyarakat untuk memilih Jokowi-Ahok yang merupakan pasangan nomor urut 3.
“Itu kan cuma iklannya Pak Prabowo yang ada gambar pasar, terus ada saya dan Pak Jokowi. Makanya Jokowi tidak mengakui dia menghabiskan dana karena menurutnya itu kan iklannya Prabowo. Saya sih ngomong apa adanya,” ujar Ahok.
“Tapi ya saya tidak tahu juga kalau dari Pak Hashim. Bisa jadi kan dia beriklan di TV supaya Jokowi-Ahok terpilih. Persepsinya beda lagi. Jadi susah memang kalau mau mempertemukan dua pihak yang sudah bersaing begitu,” tambahnya.
Seperti diberitakan, Hashim mengatakan bahwa ia merasa dibohongi Jokowi selama 1,5 tahun terakhir. Ia mengatakan, Jokowi mengaku tidak dapat dukungan biaya selama Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Karena itulah, ia mengucurkan dana Rp 52 miliar untuk mantan Wali Kota Surakarta itu.
Jokowi sendiri membantah pernyataan tersebut. Ia pun mengaku heran terhadap pernyataan Hashim. Ia bertanya, mengapa ia baru mempertanyakan hal tersebut sekarang.
“Lagi pula kan wajib keluar dong karena kan dukungnya Jokowi-Ahok. Kayak dari saya juga ndak keluar duit saja. Saya pribadi dan partai juga keluar banyak,” ucapnya.
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi nasihat bagi tim pemenangan Prabowo-Hatta. Nasihat itu adalah : tim sukses pasangan yang diusung Gerindra dan sejumlah partai itu menghentikan kampanye hitam terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Ahok, panggilan akrab Basuki, strategi menebar kampanye hitam tidak akan manjur untuk merebut simpati publik. Cara itu justru merugikan.
“Jangan kampanye hitam, bisa blunder,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (04/6/2014).
Sebagai penasihat tim pemenangan Prabowo-Hatta, dia memberi contoh kampanye hitam yang blunder itu. “Kalau Jokowi jadi presiden, berarti Ahok jadi gubernur. Maka lebih baik pilih Prabowo saja.” Dalam pandangan Ahok, kampanye seperti itu bisa membuat orang-orang yang tak menyukai isu SARA akan menjauh dan tidak simpati terhadap pasangan Prabowo-Hatta.
Selain itu, kata Ahok, tim sukses tidak boleh menggunakan isu-isu SARA lain, seperti Jokowi yang keturunan Cina atau mempertanyakan agama Jokowi. “Janganlah kampanye soal Jokowi keturunan Cina dan beragama Kristen. Karena keluarga Prabowo kan juga Kristen,” kata Ahok.
Lebih baik, kata Ahok, kampanye dilakukan melalui debat publik tentang progam pemerintah jika kelak terpilih. Pasangan calon bisa diadu programnya. “Harus dipikirkan cara kampanye yang baik,” kata dia, setelah kedatangan sejumlah anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta. Mereka adalah Lulung Lunggana dari Partai Persatuan Pembangunan, Triwisaksana dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Muhammad Taufik dari Gerindra. Mereka bertemu di ruang kerja Ahok selama kurang-lebih satu jam.
Menilai hasil debat capres-cawapres antara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Basuki Tjahaja Purnama sudah mempunyai pilihan. Dia mengaku memilih pasangan “aku rapopo” Jokowi-JK.
“Saya pilih pasangan aku rapopo (Jokowi-JK), baik itu,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku terus mengikuti perkembangan berita terkait debat capres-cawapres perdana. Meskipun saat debat berlangsung, dia sedang membuka penyelenggaraan Jakarta Fair 2014 di JI Expo Kemayoran.
Menurut Basuki, debat yang berlangsung tadi malam itu berlangsung seru. Saking serunya, pria yang akrab disapa Ahok itu merasa ingin mengikuti debat dan menjawab seluruh pertanyaan moderator, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Muchtar.
“Mau tanya soal debat? Aku ingin ikut dalam debat itu, jadi peserta. Ha-ha-ha,” ujar Basuki sambil tertawa.
Debat pertama capres-cawapres berlangsung di Balai Sarbini, Senin (9/6/2014) malam. Tema debat putaran pertama itu adalah demokrasi, kepastian hukum dan reformasi birokrasi. Rencananya, debat berlangsung selama lima kali dan disiarkan secara langsung dan bergantian oleh stasiun televisi.
Ahok Tak Setuju Gerindra Berniat Memurnikan Agama
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik rencana Partai Gerindra yang berencana melakukan pemurnian agama. Ia menilai, cara tersebut tidak tepat dilakukan karena Indonesia bukan negara agama.
“Gerindra diprotes karena mau memurnikan agama. Tidak ada negara yang bisa memurnikan agama. Sama-sama Islam aja, Sunni-Syiah bisa tabrakan. Kristen aja sama Katolik, sama Advent tabrakan, kok. Bagaimana bisa ada negara yang memurnikan agama. Kalau gue Protestan, berarti yang Advent saya murnikan dong ikut gue,” ujarnya, di Balaikota Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Pria yang akrab disapa Ahok ini pun mensinyalir, pihak-pihak yang berniat melakukan pemurnian agama di Indonesia adalah orang-orang yang telah terpengaruh pola pikir kultur agama di Timur Tengah. Padahal, ia melihat kultur agama Indonesia berbeda dengan kultur agama di Timur Tengah karena di Indonesia tidak pernah ada agama yang disebarkan melalui proses penaklukan.
“Makanya, di UUD 1945 dan Pancasila tidak ada istilah memurnikan agama. Kalau ada, berarti itu negara agama. Kalau istilah mayoritas melindungi minoritas, itu berarti dari Timur Tengah karena di sana ada penaklukan agama. Kalau di Indonesia, tidak ada penaklukan agama,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok Menilai Gerindra Konyol Minta Jokowi Mundur
Pascakeluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), desakan Jokowi agar mundur sebagai gubernur mulai bermunculan. Desakan itu salah satunya datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohammad Sanusi.
Namun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai hal itu tak masuk akal. Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, pernyataan itu hanya bentuk harapan kader Partai Gerindra yang ingin kader lainnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Itu Pak Sanusi saja yang konyol. Itu pengin kadernya Gerindra jadi gubernur dia pikir. Padahal saya maunya jadi wagub saja. Salah Pak Sanusi,” kata Ahok di Balaikota Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).
Sementara menanggapi pernyataan itu, Sanusi mengatakan, Ahok tidak mengelak dari amanah konstitusi. Kalau Jokowi mundur atau menjadi presiden, secara otomatis berdasarkan konstitusi, Ahok menggantikan Jokowi.
“Kalau sudah amanah konstitusi siapa pun. Pak Ahok memang diamanahkan Gerindra untuk jadi wakil gubernur, kalau amanah konstitusi kalau Pak Jokowi mundur ya itu harus jadi. Itu tanggung jawab, dia tidak boleh menolak. Dia saja tidak boleh menolak partai apalagi amanah rakyat, nggak bisa dia nolak,” kata Sanusi.
Menurut Sanusi, pernyataan Ahok hanya sebuah pernyataan politis yang lumrah disampaikan seorang politisi. Sama halnya apa yang disampaikan Ahok saat ulang tahun Jakarta.
“Pernyataan Pak Wagub itu biasa, pernyataan politis. Sama seperti dia bilang saya Plt gubernur saya adalah mau cuci piring. Piring siapa saja kan kita nggak ngerti,” tandas Sanusi.
Jumat, 20 Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang mengeluarkan hasil audit atas laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. BPK menemukan adanya kerugian daerah sebesar Rp 1,54 triliun. Jumlah itu merupakan nilai kerugian dari 86 titik.
Pascakeluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), desakan Jokowi agar mundur sebagai gubernur mulai bermunculan. Desakan itu salah satunya datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohammad Sanusi.
Namun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai hal itu tak masuk akal. Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, pernyataan itu hanya bentuk harapan kader Partai Gerindra yang ingin kader lainnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Itu Pak Sanusi saja yang konyol. Itu pengin kadernya Gerindra jadi gubernur dia pikir. Padahal saya maunya jadi wagub saja. Salah Pak Sanusi,” kata Ahok di Balaikota Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).
Sementara menanggapi pernyataan itu, Sanusi mengatakan, Ahok tidak mengelak dari amanah konstitusi. Kalau Jokowi mundur atau menjadi presiden, secara otomatis berdasarkan konstitusi, Ahok menggantikan Jokowi.
“Kalau sudah amanah konstitusi siapa pun. Pak Ahok memang diamanahkan Gerindra untuk jadi wakil gubernur, kalau amanah konstitusi kalau Pak Jokowi mundur ya itu harus jadi. Itu tanggung jawab, dia tidak boleh menolak. Dia saja tidak boleh menolak partai apalagi amanah rakyat, nggak bisa dia nolak,” kata Sanusi.
Menurut Sanusi, pernyataan Ahok hanya sebuah pernyataan politis yang lumrah disampaikan seorang politisi. Sama halnya apa yang disampaikan Ahok saat ulang tahun Jakarta.
“Pernyataan Pak Wagub itu biasa, pernyataan politis. Sama seperti dia bilang saya Plt gubernur saya adalah mau cuci piring. Piring siapa saja kan kita nggak ngerti,” tandas Sanusi.
Jumat, 20 Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang mengeluarkan hasil audit atas laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. BPK menemukan adanya kerugian daerah sebesar Rp 1,54 triliun. Jumlah itu merupakan nilai kerugian dari 86 titik.
